PALANGKA RAYA, KALTENGKITA.COM – Sekretaris Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Junaidi, meminta pemerintah provinsi untuk memperketat pengawasan terhadap distribusi elpiji bersubsidi. Pasalnya, adanya kekhawatiran mengenai ketimpangan harga dan kelangkaan yang terjadi di sejumlah wilayah Kalteng.
“Pemerintah harus turun langsung ke lapangan untuk memastikan bahwa distribusi elpiji 3 kg sampai ke tangan mereka yang berhak. Pengawasan yang lebih ketat sangat penting agar elpiji bersubsidi ini benar-benar digunakan sesuai peruntukannya,” ungkapnya.
Ia menegaskan perlunya koordinasi yang lebih baik antara pemerintah provinsi dengan distributor dan agen elpiji untuk memastikan kelancaran distribusi yang merata di seluruh wilayah Kalteng.
“Distribusi elpiji 3 kg jangan hanya mengutamakan daerah perkotaan. Pemerintah harus memastikan agar seluruh wilayah, termasuk daerah terpencil, mendapatkan alokasi yang cukup,” tambahnya.
Junaidi juga mengingatkan pentingnya transparansi dalam proses distribusi elpiji bersubsidi. Ia meminta agar masyarakat diberi informasi yang jelas terkait mekanisme distribusi, kuota, serta Harga Eceran Tertinggi (HET) di masing-masing daerah.
Dengan adanya keterbukaan informasi, ia percaya dapat mengurangi potensi penyalahgunaan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program subsidi tersebut.
