PALANGKA RAYA, KALTENGKITA.COM – Plt Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Palangka Raya, Sabirin Muhtar menekankan pentingnya membangun kebiasaan sadar budaya risiko di lingkungan pemerintahan. Budaya tersebut, kata dia, harus ditumbuhkan melalui edukasi berkelanjutan, pembinaan internal, serta penerapan standar kerja yang konsisten.
“Kita ingin seluruh ASN terbiasa berpikir antisipatif,” ujarnya dalam Gelar Pengawasan Inspektorat Kota Palangka Raya Tahun 2025.
Salah satu fokus penguatan yang ditekankan Sabirin adalah penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Ia menegaskan bahwa SPIP merupakan instrumen penting untuk memastikan organisasi pemerintah bekerja sesuai arah pembangunan serta mampu meminimalkan risiko yang menghambat pencapaian target.
Menurut Sabirin, seluruh perangkat daerah harus memiliki pemahaman yang kuat mengenai manajemen risiko. Langkah tersebut perlu dilakukan agar setiap potensi masalah dapat diidentifikasi lebih awal dan dicegah sebelum menimbulkan dampak besar.
“Risiko itu pasti ada, tetapi yang penting bagaimana kita mengelolanya,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa beberapa bentuk penyimpangan atau keterlambatan pelaksanaan program kerap terjadi karena lemahnya pengendalian internal. Karena itu, penguatan SPIP menjadi kebutuhan mendesak pada 2025 untuk memastikan kualitas pembangunan lebih terjaga.
“Kualitas pembangunan bergantung pada kontrol internal yang kuat,” ujarnya.
Lebih lanjut, Sabirin meminta kepala perangkat daerah memberikan perhatian serius terhadap evaluasi risiko di masing-masing unit kerja. Komitmen pimpinan disebutnya sebagai faktor penentu keberhasilan implementasi SPIP.
“Jika pimpinannya serius, struktur kerja di bawahnya akan mengikuti,” katanya.
Ia juga menekankan bahwa penguatan SPIP diharapkan dapat meningkatkan kualitas laporan pemerintahan dan akuntabilitas kinerja. Dengan proses yang lebih terukur, setiap program dapat berjalan sesuai rencana serta memberikan output yang jelas bagi masyarakat.
“SPIP bukan hanya dokumen, tetapi sistem yang hidup dan menuntun jalannya organisasi,” ujarnya.
Sabirin optimistis Kota Palangka Raya dapat meningkatkan standar tata kelola pemerintahan secara berkelanjutan apabila SPIP diterapkan secara konsisten. “Kita ingin pemerintahan yang kuat, responsif, dan mampu memberikan hasil nyata bagi masyarakat,” pungkasnya. (*)
