Fraksi Demokrat Setujui APBD Barito Utara 2026, Tekankan Pemerataan Pembangunan dan Pelayanan Publik

MUARA TEWEH,KALTENGKITA.COM– Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Barito Utara secara resmi menyampaikan pendapat akhir sekaligus memberikan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2026. Persetujuan tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi Demokrat, Jiham Nur, dalam Rapat Paripurna DPRD yang digelar beberapa waktu lalu.

Rapat Paripurna tersebut turut dihadiri Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara, pimpinan DPRD, unsur Forkopimda, Ketua Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Muara Teweh, Sekretaris Daerah, para kepala perangkat daerah, serta tamu undangan lainnya.

Jiham Nur mengapresiasi kerja keras seluruh pihak, baik legislatif maupun eksekutif, yang telah membahas Raperda APBD 2026 secara mendalam dan komprehensif. Menurutnya, pembahasan tersebut merupakan proses penting untuk memastikan tersusunnya rencana keuangan daerah yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Fraksi Demokrat menyetujui Raperda APBD Barito Utara 2026 untuk ditetapkan sebagai Peraturan Daerah, sebelum dievaluasi oleh Gubernur Kalimantan Tengah. Meski demikian, fraksi memberikan sejumlah catatan strategis kepada pemerintah daerah.

Beberapa poin penting yang ditekankan, antara lain:

Program pembangunan baru, rehabilitasi, serta penambahan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan harus dijalankan sesuai alokasi tanpa pengalihan anggaran.

Pemerataan pembangunan infrastruktur, terutama jalan dan jembatan antar kecamatan, harus menjadi prioritas tanpa adanya praktik pilih kasih.

Peningkatan ekonomi masyarakat kurang mampu perlu terus diperkuat, termasuk membuka peluang kerja dan menyalurkan bantuan sosial secara adil dan tepat sasaran.

“APBD 2026 harus dimanfaatkan secara maksimal demi kesejahteraan masyarakat Barito Utara secara menyeluruh, mengingat masih banyak sektor yang membutuhkan perhatian,” tegas Jiham Nur.

Fraksi Demokrat berharap APBD 2026 dapat dijalankan dengan tertib, efisien, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Barito Utara. Mereka menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi juga efektivitas pelaksanaannya.

Dengan adanya catatan tersebut, Fraksi Demokrat berharap pemerintah daerah dapat memastikan bahwa seluruh program prioritas benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (Redk-2)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *