MUARA TEWEH,KALTENGKITA.COM-Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memberikan apresiasi tinggi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2026.
Apresiasi tersebut disampaikan Anggota Fraksi PKB, Permana Setiawan, dalam rapat paripurna DPRD. Ia menyampaikan penghargaan kepada Badan Anggaran DPRD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), serta seluruh stakeholder yang telah bekerja keras meneliti, mengkaji, dan membahas Raperda APBD secara komprehensif dan mendalam.
“Kami berharap APBD 2026 dapat menjadi instrumen pembangunan yang efektif, transparan, akuntabel, efisien, adil, dan benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat Barito Utara,” ujar Permana Setiawan.
Setelah mencermati Pidato Pengantar Bupati, jawaban eksekutif atas Pemandangan Umum Fraksi PKB, serta hasil pembahasan bersama, Fraksi PKB menyampaikan lima catatan strategis yang dianggap penting untuk mengoptimalkan pelaksanaan APBD 2026.
1. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pembenahan BUMD
PKB mendorong pemerintah daerah memaksimalkan PAD serta meningkatkan kinerja BUMD seperti PDAM dan Perusahaan Daerah Batara Membangun.
“BUMD harus dikelola lebih profesional dan transparan agar memberikan keuntungan nyata bagi daerah. Pemerintah daerah juga perlu mencari alternatif pendanaan sebagai solusi atas defisit akibat pemangkasan dana transfer pusat,” tegas Permana.
2. Pemerataan Pembangunan Infrastruktur
PKB meminta pemerintah memprioritaskan pembangunan infrastruktur dasar, khususnya di wilayah terpencil dan sulit akses.
“Pembangunan tidak boleh terpusat; seluruh wilayah harus merasakan manfaat anggaran,” ujarnya.
3. Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas
Permana menekankan bahwa APBD harus dikelola secara bijak dan efisien. Kritik, ujarnya, harus dipandang sebagai masukan untuk memperbaiki pelayanan publik.
4. Dampak Pemangkasan Dana Transfer Pusat
Fraksi PKB menyoroti pemangkasan dana pusat yang memengaruhi kapasitas fiskal daerah.
“Kami mendesak pemerintah daerah melakukan lobi politik ke pemerintah pusat agar dukungan anggaran tambahan bisa diperoleh. Ini penting untuk menjaga ketahanan fiskal dan memastikan pembangunan tidak terhambat,” jelasnya.
5. Pengelolaan Defisit Anggaran Secara Hati-Hati
PKB mengingatkan agar defisit anggaran dikelola dengan penuh kehati-hatian.
“Defisit yang tidak terkendali dapat membahayakan stabilitas fiskal daerah di masa depan. Pemerintah harus mempertimbangkan risiko jangka panjang,” tuturnya.
Fraksi PKB DPRD Barito Utara menegaskan komitmennya untuk memastikan APBD Tahun Anggaran 2026 benar-benar membawa manfaat bagi pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Kami ingin memastikan bahwa anggaran 2026 benar-benar berpihak pada rakyat dan mendorong kemajuan Barito Utara,” pungkas Permana Setiawan. (Redk-2)
