PALANGKA RAYA, KALTENGKITA.COM– Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) menanggung iuran BPJS Kesehatan bagi sekitar 650 ribu jiwa masyarakat tidak mampu. Kebijakan ini ditegaskan sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menjamin akses layanan kesehatan bagi warga kurang mampu.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah, Suyuti Syamsul, menyebutkan skema pembiayaan tetap melalui BPJS Kesehatan. Namun, iuran peserta dibayarkan sepenuhnya oleh pemerintah provinsi.
“Sebanyak 650 ribu jiwa iurannya dibayarkan oleh pemerintah provinsi. Dengan angka itu, kita asumsikan seluruh masyarakat tidak mampu sudah terakomodasi,” ujarnya, Sabtu (28/2/2026).
Menurutnya, mekanisme layanan tidak berubah. Peserta tetap terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan dan memperoleh hak jaminan kesehatan sebagaimana ketentuan yang berlaku.
“Skemanya tetap BPJS, hanya saja iurannya yang dibayarkan oleh pemerintah provinsi,” tambahnya.
Sementara itu, Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menegaskan sektor kesehatan menjadi prioritas utama dan tidak boleh terdampak kebijakan efisiensi anggaran.
Ia menginstruksikan pemerintah kabupaten/kota se-Kalteng agar tidak memangkas anggaran BPJS masyarakat.
“Kesehatan ini merupakan hal penting. Jangan daerah memangkas BPJS untuk masyarakat. Jangan BPJS yang kena efisiensi, yang lain saja. Kesehatan merupakan kebutuhan pokok,” tegasnya.
Selain pembiayaan iuran BPJS, Pemprov Kalteng juga menyiapkan anggaran layanan kelas III gratis di sejumlah rumah sakit milik provinsi bagi pasien tidak mampu yang belum memiliki jaminan kesehatan, terutama dalam kondisi kegawatdaruratan.
Fasilitas tersebut tersedia di RSUD dr. Doris Sylvanus, RSUD Hanau, serta RSJ Kalawa Atei.
Kebijakan ini diharapkan mampu memperluas cakupan perlindungan kesehatan dan memastikan tidak ada masyarakat kurang mampu di Kalimantan Tengah yang terhambat mengakses layanan medis karena faktor biaya. (Redk-2)
