PALANGKA RAYA,KALTENGKITA.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah menyatakan dukungannya terhadap wacana penerapan kembali sistem kerja jarak jauh atau Work From Home (WFH). Langkah ini dinilai strategis untuk menekan konsumsi energi, khususnya Bahan Bakar Minyak (BBM), di tengah situasi ketidakpastian global.
Wakil Ketua II DPRD Kalteng, Muhammad Ansyari, menilai kebijakan ini dapat menjadi solusi efektif untuk mengurangi mobilitas masyarakat, terutama para pekerja yang setiap hari bergantung pada moda transportasi darat.
Dampak Langsung pada Penghematan BBM
Menurut Ansyari, berkurangnya aktivitas perjalanan harian akan berdampak signifikan terhadap penurunan penggunaan BBM secara kolektif. Hal ini dianggap sebagai langkah preventif yang cerdas untuk menjaga efisiensi energi daerah.
“Pengurangan mobilitas melalui WFH bisa berdampak langsung pada penurunan konsumsi BBM, terutama dari sektor transportasi harian,” ungkap Ansyari kepada media, Senin (30/3/2026).
Langkah Antisipasi Krisis Energi Dunia
Situasi global yang tidak stabil, termasuk konflik antarnegara yang memengaruhi jalur pasokan minyak dunia, menjadi alasan kuat perlunya kebijakan yang adaptif. Ansyari memandang WFH bukan lagi sekadar respons terhadap kesehatan seperti saat pandemi, melainkan instrumen ekonomi dan ketahanan energi.
“Di tengah ketidakpastian global, langkah antisipatif seperti WFH menjadi penting untuk menjaga stabilitas pasokan dan ketahanan energi kita,” jelasnya.
Usulan WFH Terbatas: Satu Hari Sepekan
Belajar dari pengalaman pandemi Covid-19, produktivitas kerja terbukti tetap bisa terjaga melalui transformasi digital. Namun, agar tetap seimbang antara efisiensi dan kinerja pelayanan publik, Ansyari menyarankan agar penerapan WFH dilakukan secara terbatas.
Ia mengusulkan skema WFH mungkin bisa diterapkan satu kali dalam sepekan. Selain menghemat energi, kebijakan ini juga diharapkan mampu mendorong percepatan digitalisasi dalam sistem pemerintahan, baik untuk koordinasi internal maupun pelayanan kepada masyarakat.
Tetap Prioritaskan Pelayanan Publik
Meski memberikan dukungan penuh, DPRD Kalteng memberikan catatan tegas. Penerapan WFH harus disesuaikan dengan kondisi riil daerah dan tidak boleh menurunkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Kami mendukung kebijakan ini selama penerapannya tetap menyesuaikan kondisi daerah dan tidak mengganggu kualitas pelayanan kepada masyarakat,” pungkas politisi tersebut. (Redk-2)
