PALANGKA RAYA,KALTENGKITA.COM – Sektor pertambangan di Kalimantan Tengah dinilai masih belum memberikan kontribusi maksimal bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menanggapi hal tersebut, Anggota DPRD Kalteng, Sutik, mendorong pemerintah daerah untuk segera membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) khusus sektor pertambangan.
Langkah ini dipandang sebagai strategi konkret agar daerah tidak sekadar menjadi penonton di tengah melimpahnya kekayaan sumber daya alam (SDA) sendiri. Selama ini, pengelolaan tambang di Bumi Tambun Bungai dinilai masih didominasi oleh pihak luar.
Optimalisasi PAD dari Akar Rumput
Sutik menjelaskan bahwa potensi besar pertambangan di Kalteng seharusnya bisa menjadi mesin penggerak ekonomi daerah yang signifikan. Namun, tanpa adanya wadah pengelolaan resmi milik daerah, aliran pendapatan ke kas daerah belum optimal.
“Daerah kita punya potensi besar, tetapi belum sepenuhnya memberikan dampak signifikan bagi pendapatan daerah,” terang politisi dari Fraksi Partai Gerindra ini, Selasa (31/3/2026).
Bukan Sekadar Bisnis, Tapi Kesejahteraan
Melalui kehadiran BUMD, pemerintah daerah diharapkan dapat mengambil peran lebih strategis. Sutik menilai langkah ini tidak hanya berorientasi pada profit semata, tetapi juga membuka peluang pemerataan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat yang tinggal di wilayah sekitar pertambangan.
Namun, ia memberikan catatan tegas: pembentukan BUMD wajib dibarengi dengan manajemen yang profesional dan sistem pengawasan yang ketat.
“Jika dikelola dengan baik dan transparan, sektor tambang bisa menjadi sumber pendapatan unggulan bagi Kalteng,” tegasnya. Hal ini penting untuk menghindari kegagalan tata kelola yang sering menghantui badan usaha milik daerah.
Investasi Menuju Kemandirian Fiskal
Lebih lanjut, Sutik memandang BUMD tambang sebagai investasi jangka panjang untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah. Dengan memiliki kendali atas pengelolaan kekayaannya sendiri, Kalteng diharapkan bisa lebih mandiri dalam mendanai pembangunan infrastruktur dan layanan publik.
“Kedepan, kita berharap daerah tidak hanya bergantung pada pihak luar, tetapi mampu mengelola kekayaannya sendiri untuk kesejahteraan masyarakat,” tutup Sutik. (Redk-2)
