PALANGKA RAYA,KALTENGKITA.COM– Pemerintah Kabupaten Seruyan kembali menunjukkan komitmennya dalam menjaga tata kelola keuangan yang akuntabel. Bupati Seruyan menghadiri langsung kegiatan penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 (Unaudited) di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, Selasa (31/3/2026).
Kegiatan ini merupakan agenda strategis tahunan guna memenuhi kewajiban konstitusional pemerintah daerah dalam mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran negara secara transparan.
Enam Kabupaten Serahkan Laporan Serentak
Dalam forum tersebut, Kabupaten Seruyan menjadi salah satu dari enam pemerintah daerah di Kalimantan Tengah yang secara resmi menyerahkan laporan keuangannya tepat waktu. Enam kabupaten tersebut meliputi:
Kabupaten Seruyan
Kabupaten Lamandau
Kabupaten Pulang Pisau
Kabupaten Sukamara
Kabupaten Gunung Mas
Kabupaten Barito Timur
Penyerahan ini menandai dimulainya fase pemeriksaan terinci oleh tim auditor BPK RI terhadap realisasi penggunaan anggaran di masing-masing daerah selama tahun 2025.
Apresiasi dari Kepala BPK RI Kalteng
Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, Dodik Achmad Akbar, memberikan apresiasi tinggi kepada seluruh kepala daerah yang hadir. Ketepatan waktu hingga batas akhir 31 Maret dinilai sebagai bukti keseriusan jajaran pemerintah daerah dalam mengikuti amanat peraturan perundang-undangan.
“Penyerahan LKPD ini merupakan wujud nyata komitmen pemerintah daerah. Kami mengapresiasi kerja keras seluruh jajaran pemerintah daerah yang telah menyampaikan laporan tepat waktu,” ujar Dodik dalam sambutannya.
Audit Dua Bulan Menuju Opini Wajar
Setelah penyerahan ini, tim pemeriksa BPK RI akan melakukan audit lapangan dan pemeriksaan dokumen secara mendalam selama kurang lebih dua bulan ke depan.
Hasil pemeriksaan tersebut nantinya akan menentukan tingkat kewajaran penyajian laporan keuangan masing-masing daerah. Selain itu, hasil audit ini menjadi indikator penting dalam menilai kualitas pelayanan publik yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat luas. (Redk-2)
