JAKARTA,KALTENGKITA.COM– Masalah keterbatasan fiskal daerah sering kali menjadi penghambat utama dalam penyediaan layanan transportasi publik yang layak. Menyikapi hal tersebut, Bupati Seruyan, Ahmad Selanorwanda, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Harmonisasi Kebijakan Pemenuhan SDM Transportasi Tahun 2026 di Jakarta.
Rakor ini menjadi wadah krusial bagi pemerintah daerah untuk menyatukan visi dalam mengelola angkutan umum di tengah dinamika perubahan karakteristik daerah yang terus berkembang.
Transportasi Bukan Sekadar Beban Sosial
Dalam forum tersebut, ditekankan bahwa pemerintah daerah harus mulai menggeser paradigma lama. Pengelolaan layanan transportasi tidak boleh hanya dipandang sebagai beban sosial yang memicu pemborosan anggaran, melainkan sebagai kewajiban pelayanan publik yang mampu memberikan nilai tambah.
Bupati Ahmad mendukung gagasan agar jajaran birokrasi, khususnya di Dinas Perhubungan, memiliki jiwa entrepreneurship. Artinya, ASN diharapkan mampu mengelola aset dan layanan secara inovatif sehingga lebih efisien dan berkelanjutan.
“Kita butuh pendekatan yang adaptif. Birokrasi tidak hanya berperan administratif, tetapi juga memiliki jiwa entrepreneur agar layanan publik memberikan nilai tambah bagi daerah,” ujar pesan penting dalam Rakor tersebut.
Kualitas SDM Sebagai Kunci Keberhasilan
Keberhasilan pembangunan infrastruktur transportasi sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia (SDM) yang mengelolanya. Rakor ini juga membedah draf kebijakan yang mengarah pada peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengelolaan SDM yang lebih optimal dan profesional.
Fokus utama dalam penguatan kinerja ini meliputi:
Profesionalisme SDM: Memastikan pengelola transportasi memiliki kompetensi teknis yang mumpuni.
Efisiensi Fiskal: Mencari skema pembiayaan layanan angkutan yang tidak memberatkan kas daerah.
Pendekatan Adaptif: Menyesuaikan layanan dengan kebutuhan spesifik masing-masing wilayah di Kabupaten Seruyan.
Prioritas ASN 2025-2029
Terkait arah perencanaan kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN), prioritas nasional memang masih bertumpu pada sektor pendidikan dan kesehatan. Namun, Bupati Seruyan menyadari bahwa sektor transportasi, energi, dan infrastruktur tetap menjadi pilar pendukung investasi pembangunan yang tak kalah penting.
Melalui harmonisasi kebijakan ini, Kabupaten Seruyan diharapkan mampu memetakan kebutuhan SDM transportasi secara tepat guna mendukung penguatan kinerja pemerintah daerah dalam melayani mobilitas masyarakat secara menyeluruh. (Redk-2)
