PALANGKA RAYA,KALTENGKITA.COM– Keluhan mengenai minimnya infrastruktur dasar masih menjadi persoalan klasik yang dihadapi warga di pinggiran Kota Cantik. Hal ini terungkap dalam hasil reses anggota DPRD Kota Palangka Raya dari Daerah Pemilihan (Dapil) II di Kelurahan Banturung dan Kelurahan Petuk Bukit, Kamis (16/4/2026).
Dalam pertemuan tersebut, warga setempat mengeluhkan dua kendala utama yang menghambat produktivitas mereka: akses jalan yang tidak layak dan sistem drainase yang buruk.
Dampak Musim Hujan bagi Mobilitas Warga
Kondisi jalan yang terbatas dan saluran air yang tidak optimal dinilai sangat mengganggu mobilitas, terutama saat intensitas hujan tinggi. Saluran drainase yang mampet kerap menyebabkan genangan air berkepanjangan, yang pada akhirnya mempercepat kerusakan badan jalan dan menghambat aktivitas ekonomi masyarakat.
Masyarakat berharap pemerintah kota segera memberikan perhatian lebih untuk penataan lingkungan agar wilayah mereka tidak semakin tertinggal dari pusat kota.
Kendala Penurunan Dana Transfer (TKD) 2026
Menanggapi aspirasi tersebut, Juru Bicara Dapil II DPRD Kota Palangka Raya, Khemal Nasery, mengakui bahwa tantangan pembangunan tahun ini cukup berat. Salah satu faktor utamanya adalah penurunan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat pada tahun anggaran 2026.
“Kami memahami kebutuhan warga, namun harus diakui keterbatasan anggaran akibat penurunan dana transfer pusat ke daerah (TKD) tahun 2026 turut memengaruhi pelaksanaan pembangunan fisik,” jelas Khemal.
Optimisme di Tengah Keterbatasan
Meski ruang gerak fiskal daerah terbatas, politisi kawakan ini memastikan bahwa DPRD tetap akan memperjuangkan aspirasi warga agar masuk dalam skala prioritas pembangunan pemerintah daerah.
“Kami tetap optimistis, meski menghadapi keterbatasan anggaran, pelayanan kepada masyarakat tetap menjadi prioritas utama. Kami berharap pemerintah daerah bersama instansi terkait dapat mencari solusi kreatif dan terbaik untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di wilayah ini,” pungkasnya. (Redk-2)
