PALANGKA RAYA,KALTENGKITA.COM – Rencana besar Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk melakukan penataan organisasi di lingkup birokrasi mendapat dukungan dari legislatif. DPRD Kalteng menilai rencana penggabungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dengan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Perkimtan) adalah langkah strategis yang tepat.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kalteng, Sirajul Rahman, mengungkapkan bahwa kedua instansi tersebut memiliki irisan fungsi yang sangat kuat dalam pembangunan daerah.
“Secara tugas dan fungsi memang saling berkaitan erat. Jadi penggabungan ini dinilai tepat untuk meningkatkan efektivitas kerja pemerintah daerah,” ujar Sirajul Rahman, Senin (27/4/2026).
Menghindari Tumpang Tindih Program
Selama ini, pembangunan infrastruktur, penataan ruang, hingga pengelolaan kawasan permukiman seringkali bersinggungan di kedua dinas tersebut. Dengan adanya merger, koordinasi antarbidang diharapkan menjadi lebih solid dan tidak ada lagi program kerja yang tumpang tindih.
Menurut Sirajul, kebijakan ini bukan sekadar penyederhanaan struktur organisasi di atas kertas, melainkan upaya agar pemerintah lebih responsif terhadap kebutuhan pembangunan yang semakin kompleks.
“Tujuannya agar kinerja bisa lebih optimal. Kita ingin penataan birokrasi ini membuat pelayanan ke masyarakat semakin baik dan cepat,” tegasnya.
Catatan Penting: Pengelolaan SDM
Meski memberikan dukungan penuh, politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini memberikan catatan penting bagi pemerintah daerah. Ia mengingatkan bahwa penataan organisasi harus dibarengi dengan penempatan sumber daya manusia (SDM) yang tepat di posisi yang tepat (right man on the right place).
“Penataan organisasi harus diikuti pengelolaan SDM yang mumpuni agar kebijakan ini berjalan maksimal di lapangan,” tambahnya.
Ia berharap, hasil akhir dari merger ini bukan sekadar efisiensi anggaran, tetapi benar-benar memberikan dampak nyata yang dirasakan oleh warga Kalimantan Tengah melalui peningkatan kualitas infrastruktur publik.
“Yang terpenting, dampaknya harus dirasakan masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan publik secara menyeluruh,” pungkasnya. (Redk-2)
