DPRD Kalteng Soroti Masalah Harga Karet dan Pemasaran Anyaman Rotan di Pulau Kaladan

PALANGKA RAYA,KALTENGKITA.COM– Anggota DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) dari Daerah Pemilihan V, Bambang Irawan, menyampaikan hasil reses perseorangan yang dilaksanakan di Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas. Dalam laporan tersebut, ia menyoroti berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat, khususnya di Desa Pulau Kaladan.

Salah satu isu utama yang mencuat adalah fluktuasi harga karet yang dinilai sangat merugikan petani. Ia menyebut, mayoritas masyarakat Desa Pulau Kaladan menggantungkan hidup dari hasil perkebunan karet. Namun, ketidakstabilan harga membuat mereka kesulitan untuk meningkatkan taraf hidup.

“Petani Desa Pulau Kaladan menggantungkan hidup pada perkebunan karet. Namun, harga karet yang tidak stabil membuat mereka kesulitan meningkatkan kesejahteraan,” ujar Bambang, Minggu (27/4).

Menanggapi hal tersebut, Bambang mendorong pemerintah agar segera mengambil langkah konkret untuk menstabilkan harga beli karet. Ia menilai, kepastian harga sangat penting agar para petani memperoleh penghasilan yang layak dan berkelanjutan.

Tak hanya itu, ia juga menyoroti kesulitan yang dialami oleh para pengrajin anyaman rotan di desa tersebut. Meski produk mereka memiliki kualitas baik, namun masih sulit terserap pasar karena harga jual yang rendah dan terbatasnya akses pemasaran.

“Produk anyaman rotan masyarakat Desa Pulau Kaladan memiliki kualitas yang baik, namun pemasarannya masih menjadi kendala utama,” ungkapnya.

Untuk itu, ia mendorong adanya dukungan nyata dari pemerintah daerah, baik dalam bentuk pelatihan manajemen pemasaran, pendampingan usaha, maupun pembukaan akses ke pasar yang lebih luas. Menurutnya, pemberdayaan usaha kecil berbasis kerajinan lokal perlu menjadi perhatian bersama agar potensi desa tidak sekadar menjadi aset, tetapi benar-benar memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat.

“Kami harap pemerintah bisa hadir secara nyata membantu mereka, agar hasil kerajinan dan hasil kebun masyarakat tidak hanya menumpuk di kampung, tapi bisa bersaing di pasar luas,” tambahnya.

Reses ini menjadi bukti bahwa aspirasi dari desa-desa pelosok masih membutuhkan perhatian serius dan tindakan nyata, demi terciptanya pemerataan pembangunan ekonomi di Kalimantan Tengah. (Redk-2)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *