PALANGKA RAYA, KALTENGKITA.COM – Anggota Komisi I DPRD Kota Palangka Raya, Hatir Sata Tarigan, menegaskan pentingnya pemerintah kota mulai bertransformasi menuju kemandirian fiskal agar pembangunan daerah tidak lagi terlalu bergantung pada dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
“Kalau kondisi seperti ini terus berlanjut, di mana terjadi pemangkasan TKD, tentu menjadi kendala bagi daerah untuk mengoptimalkan pembangunan,” kata Hatir di Palangka Raya, Kamis (23/10/2025).
Ia menjelaskan, kebijakan pemotongan TKD yang dilakukan secara nasional merupakan bagian dari penyesuaian anggaran untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis dari pemerintah pusat. Di Palangka Raya sendiri, program tersebut akan menyasar sekitar 100 ribu siswa di berbagai jenjang pendidikan.
Menurut Hatir, kondisi ini harus dijadikan momentum bagi pemerintah kota untuk menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara lebih maksimal. Dengan begitu, stabilitas pembangunan dapat tetap terjaga tanpa ketergantungan pada bantuan pusat.
“Ini saatnya Palangka Raya berdiri di atas kakinya sendiri. Pemerintah kota dan DPRD harus bersama-sama memperkuat PAD agar pembangunan tetap berjalan meskipun dana transfer berkurang,” ujarnya.
Hatir menilai sektor pajak daerah, khususnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), masih menjadi potensi besar untuk meningkatkan PAD. Namun, diperlukan pengelolaan yang transparan dan upaya sosialisasi yang lebih masif agar masyarakat memahami kewajiban pajaknya.
“Pajak itu bukan beban, tapi kewajiban bersama untuk membangun kota. Banyak warga yang tidak tahu atau lupa membayar PBB, jadi sosialisasi perlu diperkuat,” tegasnya.
Lebih lanjut, Hatir juga mengingatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar tetap bersemangat menjalankan program prioritas meski anggaran mengalami penyesuaian. Menurutnya, semangat kerja dan inovasi menjadi kunci agar roda pemerintahan tetap berjalan efektif di tengah keterbatasan fiskal.
“Jangan sampai pengurangan dana justru menurunkan semangat kerja. Kita maksimalkan dulu sumber daya yang ada sambil memperkuat pondasi kemandirian ekonomi daerah,” pungkasnya. (*)
