PALANGKA RAYA, KALTENGKITA.COM – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) menaikan status dari siaga darurat menjadi tanggap darurat bencana Karhutla.
Penetapan tersebut berdasarkan pengamatan dan pencermatan fakta lapangan serta laporan-laporan dalam rapat koordinasi penanggulangan Karhutla, pengendalian inflasi dan ketahanan pangan akibat dampak El Nino di wilayah Kalteng.
Rapat koordinasi ini juga menghadirkan Pangdam XII/Tanjungpura Mayjen TNI Iwan Setiawan, Unsur Forkopimda Provinsi Kalteng, Anggota Pendukung Forkopimda Provinsi Kalteng, jajaran Setda Kalteng, Kepala OPD dan Instansi Vertikal Provinsi Kalteng, serta jajaran dari Pemkab/Pemko se-Kalteng.
Bahwa Gubernur Kalteng mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 188.44/ 397 /2023 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Karhutla di wilayah Provinsi Kalteng Tahun 2023. Status tersebut berlaku selama 10 hari, sejak tanggal 6 sampai dengan 15 Oktober 2023.
Penetapan Status Tanggap Darurat menimbang bahwa berdasarkan kaji cepat Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinisi Kalteng terhadap perkembangan data penanganan karhutla di wilayah Kalteng, berdasarkan data dari aplikasi BRIN Fire Hotspot, jumlah hotspot di wilayah Kalteng sejak 1 Januari 2023 sampai dengan 2 Oktober 2023 terdeteksi 38.104 hotspot, berdasarkan data kejadian kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalteng sejak 1 Januari 2023 sampai pada tanggal 2 Oktober 2023 dilaporkan 3.230 kali, dan berdasarkan data luas kebakaran hutan dan lahan yang dipadamkan di wilayah Kalteng sejak 1 Januari 2023 sampai dengan 2 Oktober 2023 seluas 9.136,81 hektar, Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) pada tanggal 3 Oktober 2023 mencapai level berbahaya, jarak pandang pada tanggal 2 Oktober 2023 kurang dari 1.500 meter.
Selain itu juga, Pemerintah Kabupaten/kota di Kalteng telah menetapkan status tanggap darurat bencana karhutla, yakni satu kota dan empat kabupaten di antaranya Kota Palangka Raya, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Katingan dan Kabupaten Kapuas.
Usai menggelar rapat koordinasi itu, Gubernur Kalteng, H Sugianto Sabran dan pejabat meninjau kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Jalan Lintas Kalimantan Km 26 Desa Tanjung Taruna, Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau, Kamis (5/10/2023).
Sebelum melakukan peninjauan, Gubernur menyampaikan Pemprov Kalteng bisa menaikan status tanggap darurat dengan ketentuan minimal ada dua kabupaten/kota yang sudah menetapkan status tanggap darurat.
Dengan ditetapkannya status tanggap darurat bencana karhutla, Pemprov Kalteng menyiapkan anggaran Rp 110 miliar yang bersumber dari dana Biaya Tak Terduga (BTT) untuk memaksimalkan penanggulangan karhutla seperti pemadaman kebakaran, membuat posko di lapangan, dapur umum dan kesehatan.
“Saya instruksikan juga digunakan untuk pelayanan Puskesmas keliling di wilayah Kota Palangka Raya serta menyiapkan pos kesehatan di titik-titik Karhutla,” ujarnya.
Ia juga menginstruksikan agar jangan ragu menggunakan dana BTT, baik untuk menambah jumlah personel yang melakukan pemadaman maupun sarana prasarana, sehingga karhutla yang masih terjadi benar-benar bisa dituntaskan.
Turut hadiri dalam peninjauan di antaranya Wakil Gubernur Kalteng H Edy Pratowo, Kepala Perangkat Daerah Provinsi Kalteng dan pejabat lainnya. (*/Redk-1)
