PALANGKA RAYA, KALTENGKITA.COM– Anggota Komisi II DPRD Kota Palangka Raya, Tantawi Jauhari, menyoroti pentingnya pengawasan ketat terhadap distribusi dan penjualan beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan). Ia meminta Pemerintah Kota Palangka Raya untuk lebih serius dalam memperhatikan masalah ini demi menjaga stabilitas harga dan ketersediaan beras di pasaran.
Tantawi Jauhari mengungkapkan bahwa program beras SPHP yang diluncurkan oleh Bulog merupakan langkah efektif untuk menekan harga beras di pasaran. Namun, ia khawatir jika tidak ada pengawasan yang memadai, program ini tidak akan tepat sasaran dan justru dapat dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab.
“Program SPHP ini sangat baik dan membantu masyarakat. Tapi kami melihat masih ada celah dalam pengawasannya. Kami mendesak agar pemerintah kota, dalam hal ini dinas terkait, lebih aktif melakukan pengawasan,” ujar Tantawi.
Menurutnya, pengawasan harus dilakukan mulai dari gudang distributor hingga ke tingkat pengecer. Hal ini bertujuan untuk memastikan beras SPHP benar-benar sampai ke masyarakat dengan harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditetapkan.
“Jangan sampai beras SPHP ini malah dijual dengan harga di atas HET atau bahkan ditimbun. Ini akan merusak tujuan awal dari program tersebut,” tambahnya.
Tantawi juga menyarankan agar pemerintah kota bekerja sama dengan pihak kepolisian dan Satuan Tugas Pangan untuk melakukan sidak secara berkala. Ia yakin dengan adanya pengawasan yang ketat, stabilitas harga beras di Palangka Raya dapat terus terjaga, terutama menjelang hari-hari besar keagamaan.
“Kami dari Komisi II DPRD siap untuk mendukung dan bekerja sama dengan pemerintah kota demi kepentingan masyarakat. Pengawasan ini bukan hanya tugas pemerintah, tapi juga tanggung jawab kita bersama,” pungkasnya. (Redk-2)
