Sejumlah masukan disampaikan anggota Komisi VIII DPR dalam pembahasan kekurangan biaya haji tersebut. Salah satunya disampaikan Maman Imanul Haq. ’’Bagaimanapun, haji tetap harus berjalan sesuai jadwal,’’ katanya. Namun di sisi lain, semua pihak harus berkomitmen menyelamatkan dana haji.
Sementara itu, Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto mencoba menerka kenapa sampai terjadi kenaikan biaya haji, khususnya biaya paket masyair. Saat ini pemerintah Saudi sedang terus membenahi pelayanan haji. Salah satunya, sertifikasi petugas haji. Sertifikasi dilakukan hingga kepada petugas kasar. Menurut dia, dalam pembahasan haji berikutnya, harus diupayakan antisipasi-antisipasi agar permasalahan serupa tidak berulang.
Terpisah, pengamat haji dari UIN Syarif Hidayatullah Dadi Darmadi hingga tadi malam mencari informasi dari negara-negara pengirim jemaah haji yang lain. ’’Setahu saya, tidak muncul kehebohan seperti di Indonesia. Bisa jadi karena di Indonesia jemaahnya besar,’’ jelasnya.
Dadi mengatakan, tambahan anggaran Rp 1,5 triliun merupakan jumlah yang sangat besar. Ke depan, Kemenag harus cermat dalam menyusun anggaran. Jika perlu, pembahasan anggaran haji menunggu seluruh biaya haji dari Arab Saudi sudah pasti. Dengan begitu, tidak ada tambahan anggaran yang mendadak.
Untuk tahun ini, karena waktu sudah mepet, kata dia, publik perlu memaklumi. Tetapi, untuk haji 2023, Kemenag harus kembali melakukan konfirmasi ke pemerintah Arab Saudi. ’’Harus dicari tahu, biaya paket di masyair yang mencapai Rp 21 jutaan itu sebenarnya programnya siapa,’’ kata Dadi.
Menurut dia, sampai sekarang belum ada kejelasan soal pungutan paket biaya masyair tersebut. Apakah benar dari pemerintah atau dari pengelola sejenis BUMN-nya Saudi. Jika ternyata yang menetapkan biaya paket masyair itu adalah korporasi atau BUMN milik Saudi, pemerintah Indonesia harus bisa melobi untuk membahas kembali secara detail. ’’Hitungan saya, dengan masa masyair yang sekitar lima hari itu, biaya Rp 21 juta terlalu mahal,’’ tuturnya. Jika dibagi rata, dalam sehari biaya yang digunakan untuk layanan masyair sekitar Rp 4 juta.
Aplikasi TeleJemaah Puskes Haji
Pada bagian lain, Kepala Pusat Kesehatan Haji Budi Sylvana menyatakan bahwa Kementerian Kesehatan telah membuat aplikasi bernama TeleJemaah Puskes Haji. Aplikasi itu dapat mempermudah petugas kesehatan dalam memantau kondisi kesehatan jemaah haji berisiko tinggi. ”Fitur dalam aplikasi itu terdiri atas input data kesehatan sampai dengan galeri dan artikel,’’ kata Budi.
