PALANGKA RAYA,KALTENGKITA.COM-DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) menilai, penyelenggaraan pendidikan di Bumi Tambun Bungai khususnya dibidang sarana-prasarana (Sapras) dan tenaga, belum memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Menurut Anggota DPRD Kalteng Niksen S Bahat, salah satu alasan belum terpenuhinya SPM pendidikan di Kalteng adalah minimnya anggaran penunjang sapras sekolah seperti gedung, laboratorium dan fasilitas untuk mengikuti ujian nasional.
“Seperti yang kita tahu, bahwa penyelenggaraan pendidikan di Kalteng khususnya di pelosok masih belum memenuhi SPM karena minimnya sapras, falilitas serta tenaga pendidik. Memang ada beberapa sekolah yang mendapat bantuan fasilitas penunjang seperti unit komputer untuk pelaksanaan ujian nasi-
onal, namun banyak belum terpasang karena tidak memiliki ruangan,” ucapnya.
Saat ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) melalui Dinas Pendidikan (Disdik) bisa hanya berpatokan pada minimal 20 persen anggaran pendidikan dari APBN dan APBD. Pasalnya, pemerintah harus melihat dari
kebutuhan masing-masing sekolah.
“Di daerah lain seperti pulau Jawa, sudah tidak lagi mematok 20 persen anggaran dari APBD dan APBN yang artinya mereka tidak lagi memasung diri dengan angka tersebut. Sedangkan hal tersebut berbanding terbalik di Kalteng, dimana angka 20 persen itu sudah termasuk gaji tenaga pendidik yang ditambahkan melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), yang sebenarnya hanya dana lewat,” ujarnya.
Anggota Fraksi Partai Nasdem ini juga menjelaskan, insentif guru di Kalteng yang berasal dari APBD berkisar Rp700 miliar pertahun baik ditingkat SMA, SMK dan SLB. Sedangkan anggaran yang dimiliki Kalteng hanya berkisar Rp1,2 triliun pertahun.
“Dari anggaran Rp1,2 triliun dibagi Rp700 miliar pertahun untuk gaji guru, sehingga tersisa Rp500
miliar. Belum lagi kita melihat dana DAK dan BOS, sehingga anggaran untuk pendidikan di Kalteng
bisa dikatakan sangat kurang dan kita tidak bisa berharap banyak kalau memang anggarannya tidak
memadai,” pungkasnya. (Redk-2)
