PALANGKA RAYA, KALTENGKITA.COM – Ketua Sementara DPRD Kalteng, Arton S Dohong menghadiri kegiatan focus group discussion (FGD), sekaligus launching aplikasi Betang Kebangsaan yang digelar Polda Kalteng melalui Biro Perencanaan dan Anggaran di Aula Jayang Tingang Provinsi Kalteng, Kamis (12/9/2024).
Arthon mengapresiasi upaya Polda Kalteng dalam mengadakan diskusi terbuka yang memungkinkan berbagai pihak untuk berkontribusi dalam perencanaan strategis.
Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pihak kepolisian serta memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil dapat mendukung tercapainya tujuan bersama untuk kemajuan Provinsi Kalteng
Kegiatan tersebut bertema “Transformasi peran Polri dalam penyelesaian konflik sosial sengketa lahan melalui pendekatan kearifan lokal buma betang”.
Kegiatan ini diikuti ratusan peserta atau tercatat 227 orang, terdiri atas pejabat utama Polda, organisasi kemasyarakatan, stakeholders eksternal, kapolres jajaran, forum kebangsaan, personel Birorena dan awak media.
Untuk launching aplikasi Betang Kebangsaan, dipimpin Waka Polda Kalteng, Brigjen Pol Rakhmad Setyadi, ditandai dengan pemukulan katambung.
Wakapolda menyampaikan, FGD yang digelar ini merupakan transformasi peran Polri untuk menyelesaikan permasalahan konflik sosial dan lainnya melalui pendekatan kearifan lokal falsafah Huma Betang.
Dalam falsafah Huma Betang, terdapat nilai-nilai Pluralismen atau paham yang mengakui dan menerima adanya perbedaan keanekaragaman untuk bersama memecahkan masalah melalui musyawarah.
“Untuk itu, mari kita bersama-sama menjaga Bangsa ini hingga tidak ada yang terpecah belah satu sama lain. Karena Kalteng ini merupakan satu kesatuan dan keluarga,” tutur Wakapolda.
Rakhmad mengajak seluruh ormas dan tokoh masyarakat agar selalu meningkatkan kerja sama, koordinasi dan kolaborasi untuk menjaga Kalimantan Tengah aman dan nyaman.
“Saya juga berharap kedepan unsur Stakeholder terkait bisa merumuskan kebijakan untuk menekan terjadinya konflik sosial dan sengketa lahan. Kita semua harus sepakat bahwa penyelesaian permasalahan tidak perlu ada yang namanya konflik,” tuturnya. (B/KK-3)
