PALANGKA RAYA, KALTENGKITA.COM – Rapat Paripurna ke-8 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025 berlangsung di Ruang Rapat Paripurna Kalteng, Senin (24/03/2025). Rapat ini dipimpin oleh Ketua DPRD Kalteng, Arton S. Dohong. Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), H. M. Katma F. Dirun, hadir mewakili Gubernur Kalteng.
Dalam sambutannya, Arton mengungkapkan agenda utama rapat yang meliputi penetapan Rencana Kerja 5 Tahun dan 1 Tahun DPRD Provinsi Kalteng, serta pengumuman Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kalteng.
“Rapat ini juga membahas Raperda Provinsi Kalteng tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan Batuan di Kalteng,” kata Arton.
Selain itu, rapat ini juga menjadi momentum untuk mendengarkan Pidato Pengantar Gubernur Kalteng mengenai Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Kalteng untuk Tahun Anggaran 2024, serta penandatanganan berita acara serah terima LKPJ oleh Gubernur kepada Pimpinan DPRD Provinsi Kalteng.
Sementara itu, Plt Sekda, H. M. Katma F. Dirun, dalam penyampaian LKPJ Gubernur, menjelaskan bahwa laporan tersebut disusun berdasarkan pedoman dari Kementerian Dalam Negeri dan berfungsi untuk menggambarkan hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilakukan oleh Pemprov Kalteng.
“Serta sebagai bentuk pelaporan kinerja Gubernur sebagai Kepala Daerah selama Tahun Anggaran. Penyampaian LKPJ kepada Dewan ini juga merupakan upaya untuk menjaga koordinasi, komunikasi, dan transparansi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,” jelasnya.
LKPJ Gubernur mencakup berbagai informasi terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan, termasuk pembangunan, pemberdayaan masyarakat, serta berbagai tantangan yang dihadapi, dengan solusi yang diusulkan untuk mencapai visi dan misi yang tertuang dalam RPJPD 2005-2025 dan RPJMD 2021-2026.
“Berkat kerja sama yang solid antara Pemerintah Daerah dan DPRD, serta semua pihak terkait, pembangunan di Kalteng terus menunjukkan kemajuan signifikan, dan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat,” ungkapnya.
Kemajuan ini tercermin dalam sejumlah indikator kinerja makro Provinsi Kalteng pada tahun 2024, seperti peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang naik dari 73,73 persen pada tahun 2023 menjadi 74,28 persen pada 2024. Sementara itu, persentase penduduk miskin tercatat 5,26 persen, sedikit lebih tinggi dari tahun 2023 yang berada di angka 5,11 persen, tetapi masih di bawah rata-rata nasional yang mencapai 8,57 persen.
Tingkat pengangguran terbuka tercatat sebesar 4,01 persen, turun dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 4,10 persen dan masih lebih rendah dari rata-rata nasional, yaitu 4,91 persen. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalteng juga mengalami kenaikan, dari 4,14 persen pada tahun 2023 menjadi 4,46 persen pada tahun 2024, dengan kontribusi sebesar 12,28 persen terhadap perekonomian regional. (*)
