KALTENGKITA.COM-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Tengah menggelar Rapat Paripurna ke-11 masa persidangan III tahun 2025 dalam rangka menyampaikan pandangan umum fraksi-fraksi terhadap pengantar pidato Gubernur mengenai Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Seluruh fraksi di DPRD Kalteng secara umum menyatakan dukungan terhadap arah kebijakan pembangunan lima tahunan tersebut. Namun, sejumlah catatan strategis dan rekomendasi juga disampaikan agar program-program yang dirancang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat di daerah, termasuk di wilayah pedalaman dan perbatasan.
Ketua DPRD Kalteng, Arton S Dohong, menegaskan bahwa proses pembahasan RPJMD tidak akan terlambat meskipun sempat terkendala oleh keterlambatan penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur.
“Kami tetap berkomitmen menjalankan tugas konstitusional dalam waktu yang ditetapkan. Beberapa fraksi menginginkan penegasan lebih lanjut dari Gubernur terkait skema anggaran, target pembangunan, dan evaluasi program sebelumnya,” ujar katanya.
DPRD juga berharap RPJMD 2025–2029 bisa menjadi pedoman pembangunan yang realistis dan berorientasi pada pemerataan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah. Penyelarasan dengan visi misi kepala daerah serta sinergi lintas sektor disebut sebagai kunci keberhasilan dokumen tersebut. (Redk-2)
