PALANGKA RAYA, KALTENGKITA.COM – Ketua DPRD Kalteng, Arton S Dohong memimpin rapat paripurna ke-13 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025 bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng, Rabu (18/6/2025).
Rapat pariputna ini membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif DPRD tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Kalteng.
Turut hadir Plt Sekretaris Daerah Kalteng Leonard S Ampung. Ketua DPRD menyampaikan bahwa rapat kali ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Paripurna ke-12 yang telah mendengarkan pendapat Gubernur terhadap Raperda tersebut. Pada kesempatan ini, DPRD memberikan tanggapan dan jawaban atas pendapat tersebut.
Juru bicara DPRD Kalteng, Ampera AY Mebas, menjelaskan bahwa pihak legislatif menyambut baik respons pemerintah provinsi yang mendukung pembahasan Raperda tersebut ke tahap selanjutnya.
“Pemerintah provinsi telah memberikan pendapatnya dan menyetujui Raperda ini untuk dibahas lebih lanjut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ini menunjukkan komitmen bersama dalam memperkuat fungsi kelembagaan DPRD,” ujarnya.
Ampera juga menegaskan bahwa penyusunan Raperda ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta sejalan dengan semangat otonomi daerah dan pelaksanaan fungsi legislasi DPRD.
Sementara itu, Plt. Sekretaris Daerah Prov. Kalteng Leonard S. Ampung, menyatakan bahwa pihak eksekutif akan mendalami lebih lanjut usulan tersebut dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
“Pembahasan ini akan dilanjutkan dalam perubahan anggaran ke depan. Namun tentu kita harus melihat secara realistis kondisi fiskal daerah saat ini yang sedang dalam tahap efisiensi,” jelas Leonard.
Ia menambahkan bahwa sejak awal masa kepemimpinan Gubernur, Pemprov Kalteng telah menerapkan kebijakan efisiensi anggaran sebagai langkah strategis menghadapi defisit fiskal nasional.
Pembahasan lanjutan terhadap Raperda ini akan dijadwalkan melalui Badan Musyawarah DPRD Prov. Kalteng. Pemerintah dan DPRD sepakat bahwa komunikasi dan kerja sama antar lembaga menjadi kunci dalam merumuskan regulasi yang akuntabel, efektif, dan sesuai dengan kondisi keuangan daerah.
“Semoga sinergi ini terus terjaga, agar pelayanan publik dan pembangunan di Kalimantan Tengah berjalan optimal,” tutup Leonard. (*)
