PALANGKA RAYA, KALTENGKITA.COM-Maraknya aksi balap liar di Kota Palangka Raya kembali memakan korban. Seorang pengemudi ojek online menjadi korban terbaru dalam kecelakaan tragis yang dipicu oleh aksi ugal-ugalan di jalan. Insiden ini memicu keprihatinan mendalam dari kalangan legislatif, yang menilai perlunya penanganan serius untuk melindungi keselamatan masyarakat.
Anggota Komisi I DPRD Kota Palangka Raya, Bennie Brian Tonni Embang, menegaskan bahwa pemerintah perlu mengambil langkah konkret untuk mencegah aksi balap liar terulang.
“Pemerintah kota harus memperkuat koordinasi dengan kepolisian untuk menggelar patroli rutin di titik-titik rawan. Pelaku harus dikenakan sanksi tegas, mulai dari tilang, penyitaan kendaraan, hingga pidana jika membahayakan nyawa,” ujar Bennie.
Ia menyebut penegakan hukum balap liar harus dibarengi dengan pemetaan area rawan dan peningkatan pengawasan malam hari di ruas-ruas strategis.
Lebih lanjut, Bennie mendorong DPRD untuk menyusun Peraturan Daerah (Perda) tentang pencegahan balap liar dan penggunaan knalpot bising.
“Kami ingin ada payung hukum yang jelas agar aparat tidak ragu bertindak. Perda ini harus melarang secara tegas aksi balapan liar dan penggunaan knalpot yang mengganggu ketertiban umum,” katanya.
Perda tersebut dinilai penting sebagai dasar hukum bagi aparat dalam menindak langsung di lapangan.
Sebagai solusi jangka panjang, Bennie mengusulkan agar Pemerintah Kota Palangka Raya menyediakan lintasan balap resmi bagi generasi muda.
“Kami mendorong kerja sama pemerintah dengan komunitas otomotif dan sektor swasta untuk membangun arena balap resmi. Ini cara efektif mengalihkan hobi anak muda dari jalan umum ke tempat yang aman dan terkontrol,” jelasnya.
Libatkan Masyarakat dalam Pengawasan
Selain penindakan dan penyediaan fasilitas, pelibatan aktif masyarakat juga dianggap krusial dalam upaya pencegahan balap liar.“Kami ajak warga untuk aktif melapor lewat aplikasi atau forum musyawarah kelurahan. Informasi dari masyarakat sangat membantu dalam menyusun kebijakan yang tepat sasaran,” ujarnya.
Bennie menyatakan komitmennya untuk membawa semua usulan ini ke dalam forum resmi DPRD.“Kami akan dorong isu ini masuk ke pembahasan rapat paripurna atau melalui Bapemperda. Kami pastikan seluruh kebijakan yang lahir benar-benar memberi dampak nyata. Pengawasan terhadap pelaksanaan juga akan kami lakukan secara ketat,” tutupnya. (Redk-2)
