PALANGKA RAYA, KALTENGKITA.COM – Dalam upaya memperkuat komitmen menurunkan angka stunting serta mewujudkan keluarga yang sehat, berkualitas, dan sejahtera, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Penurunan Stunting dan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana), Selasa (12/8/2025), di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng.
Wakil Gubernur Kalteng, Edy Pratowo, dalam sambutannya menegaskan bahwa penanganan stunting merupakan salah satu program prioritas pemerintah provinsi, mengingat dampaknya yang luas terhadap masa depan sumber daya manusia.
“Stunting bukan hanya persoalan pertumbuhan fisik. Ia berpengaruh pada kesehatan, kecerdasan, hingga produktivitas anak di masa depan,” ujarnya saat membuka kegiatan.
Edy menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemangku kepentingan—para Bupati/Wali Kota, Ketua TP PKK, Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), serta instansi terkait—atas kerja keras yang telah menurunkan prevalensi stunting di Kalteng.
Menurut data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), prevalensi stunting di Kalteng pada tahun 2024 tercatat sebesar 22,1 persen, turun dari 23,5 persen pada tahun sebelumnya. Namun, Edy menekankan bahwa capaian tersebut belum cukup.
“Kita menargetkan angka stunting turun menjadi 20,6 persen di tahun 2025. Ini memerlukan kerja keras, sinergi, dan komitmen semua pihak,” tegasnya.
Ia juga mendorong pemanfaatan optimal Dana Alokasi Khusus Bantuan Operasional Keluarga Berencana (DAK BOKB) oleh pemerintah kabupaten/kota dan TPPS se-Kalteng guna mendukung percepatan program penurunan stunting.
“Rakor ini bukan sekadar formalitas, tapi harus dilanjutkan dengan aksi nyata di lapangan. Penanganan stunting tidak boleh dilakukan setengah hati, karena menyangkut masa depan generasi kita,” pungkas Edy.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Kalteng, Sunarto, melaporkan sejumlah indikator nasional program Bangga Kencana di Kalteng menunjukkan kemajuan signifikan.
“Indikator seperti Total Fertility Rate (TFR), penggunaan kontrasepsi modern, angka kelahiran remaja, Indeks Pembangunan Keluarga, hingga usia kawin pertama perempuan sudah melampaui target nasional,” ungkapnya.
Namun demikian, ia menyebut masih ada tantangan, seperti tingginya angka unmet need atau kebutuhan ber-KB yang belum terpenuhi, yang saat ini masih berada di angka 11,1 persen, lebih tinggi dari target nasional sebesar 7,4 persen.
Sunarto juga menginformasikan bahwa Pemutakhiran Pendataan Keluarga tengah berlangsung pada 22 Juli–21 Agustus 2025, dengan capaian sementara sebesar 13,80 persen. Selain itu, tujuh daerah di Kalteng, termasuk Kota Palangka Raya, akan menjadi lokasi pelaksanaan survei Modul Kesulitan Fungsional pada Anak (CFM) pada bulan September mendatang.
Rakor ini juga dirangkaikan dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU), penyerahan simbolis SK Genting, serta distribusi Alat Teknologi Tepat Guna (ATTG) bagi Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) se-Kalteng.
Acara turut dihadiri oleh Ketua TP PKK Kalteng Aisyah Thisia Agustiar Sabran, Plt. Sekda Kalteng Leonard S. Ampung, para kepala daerah se-Kalteng, dan jajaran perangkat daerah terkait. (*)
