PALANGKA RAYA, KALTENGKITA.COM – Pemerintah Kota Palangka Raya terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel melalui pengelolaan informasi publik yang lebih profesional dan adaptif. Langkah konkret itu diwujudkan lewat penyelenggaraan Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana, yang digelar pada Senin (6/10/2025) di Aula Peteng Karuhei II.
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya Pemko dalam mendorong modernisasi pelayanan informasi, sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat terhadap akses informasi yang terbuka, akurat, dan mudah dijangkau di era digital saat ini.
Staf Ahli Wali Kota Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Alman P. Pakpahan, menyebut keterbukaan informasi publik sebagai salah satu pilar utama dalam menciptakan pemerintahan yang partisipatif dan responsif.
“Keterbukaan informasi adalah jembatan antara pemerintah dan masyarakat. Di sanalah kepercayaan publik dibangun, dan partisipasi warga bisa tumbuh secara sehat,” tegasnya.
Alman juga mengingatkan bahwa Kota Palangka Raya sebelumnya telah meraih predikat Badan Publik Informatif dalam Anugerah Keterbukaan Informasi tingkat Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2024. Pengakuan itu, menurutnya, bukan hanya simbol prestasi, tetapi cerminan dari budaya kerja yang menjunjung tinggi transparansi di seluruh perangkat daerah.
“Ini bukan sekadar penghargaan, tapi bukti nyata bahwa Pemko secara konsisten menjamin hak masyarakat atas informasi yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Ia berharap, dengan adanya bimtek ini, seluruh PPID Pelaksana mampu memperkuat kualitas layanan informasi, baik dalam hal kecepatan respon, kelengkapan data, hingga pemutakhiran sistem informasi secara berkala melalui platform digital yang telah tersedia.
“Semua badan publik harus terus berbenah. Layanan informasi harus adaptif, responsif, dan menjangkau lebih luas melalui digitalisasi. Inilah bentuk pelayanan publik yang sejati,” tambah Alman.
Di akhir penyampaiannya, ia menekankan pentingnya kolaborasi antarunit kerja dalam membangun sistem informasi publik yang terintegrasi dan efisien. Menurutnya, keterbukaan informasi yang optimal akan menjadi fondasi bagi pemerintahan yang bersih dan dipercaya masyarakat.
“Dengan sistem informasi yang terbuka dan mudah diakses, kita membuka jalan menuju pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan dipercaya oleh warganya,” pungkasnya. (*)
