PALANGKA RAYA, KALTENGKITA.COM – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Okki Maulana, menekankan bahwa transparansi informasi merupakan fondasi utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan layanan publik.
Menurutnya, keterbukaan informasi tidak boleh dipahami secara sempit hanya sebatas unggahan di media sosial atau penyebaran siaran pers, melainkan harus diwujudkan dalam bentuk komunikasi langsung dan pelayanan yang responsif kepada masyarakat.
“Transparansi informasi tidak cukup hanya dilakukan melalui media sosial. Pemerintah perlu hadir secara langsung menyampaikan informasi yang akurat, mudah dipahami, dan bebas dari multitafsir agar masyarakat merasa benar-benar dilayani,” ujar Okki, Sabtu (18/10/2025).
Ia menjelaskan bahwa hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik harus diiringi dengan tanggung jawab pemerintah dalam menyampaikannya secara terbuka dan beretika, terutama di sektor pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan warga.
“Pelayanan publik yang ramah, komunikatif, dan memberikan solusi konkret adalah bentuk keterbukaan yang paling nyata. Di situlah kepercayaan publik terhadap pemerintah akan tumbuh,” lanjutnya.
Okki menilai, penerapan transparansi yang baik juga berdampak pada peningkatan mutu pelayanan publik secara keseluruhan. Karena itu, ia mendorong agar setiap lembaga dan instansi di Kalimantan Tengah tidak hanya fokus pada aspek digitalisasi informasi, tetapi juga pada penguatan etika komunikasi dan budaya melayani.
“Transparansi bukan sekadar dokumen yang dipublikasikan, melainkan bagaimana pemerintah mampu menjalin komunikasi dua arah yang jujur dan membangun rasa saling percaya,” tegasnya.
Ia pun berharap agar seluruh penyelenggara layanan publik di daerah menjadikan keterbukaan informasi sebagai prinsip kerja yang melekat dalam setiap kebijakan dan tindakan pelayanan.
“Dengan komunikasi yang terbuka dan beretika, masyarakat akan merasa dihargai, dan kepercayaan publik terhadap pemerintah akan semakin kuat,” pungkas Okki. (*)
