PALANGKA RAYA, KALTENGKITA.COM – Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, menegaskan komitmen Pemerintah Kota Palangka Raya dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya bagi masyarakat yang berminat bekerja di luar negeri sebagai pekerja migran.
“Problem utama yang sering dihadapi masyarakat kita yang ingin bekerja di luar negeri adalah kemampuan bahasa. Oleh karena itu, kami mendorong adanya tambahan program penguatan bahasa, khususnya Bahasa Inggris, baik dalam bentuk pelatihan jangka pendek maupun yang terintegrasi ke dalam kurikulum,” ucapnya, Kamis (27/11/2025).
Penguasaan bahasa menjadi faktor kunci agar tenaga kerja asal Palangka Raya mampu bersaing di pasar kerja internasional. Kemampuan berbahasa minimal Bahasa Inggris adalah kebutuhan mendasar di era global saat ini.
“Bagaimana kita bisa bersaing dengan dunia luar jika kemampuan bahasa masih terbatas. Bahasa daerah penting, tetapi Bahasa Inggris juga wajib dikuasai. Ini menjadi salah satu oleh-oleh penting yang saya bawa dari pertemuan di Lemhannas, bahwa pendidikan dan bahasa adalah fondasi utama,” tambahnya.
Pemko Palangka Raya, saat ini tengah mengkaji upaya percepatan peningkatan kemampuan Bahasa Inggris bagi pelajar, mulai dari tingkat SD hingga SMP, agar ke depan generasi muda lebih siap menghadapi dunia kerja global.
“Selain penguatan bahasa, Pemerintah Kota juga merancang pola bantuan pendidikan yang sifatnya fleksibel dan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing lembaga pendidikan,” lanjutnya.
Intervensi tidak dilakukan secara seragam, melainkan berdasarkan persoalan riil yang dihadapi setiap kampus.
“Saya berdialog langsung dengan para rektor dan pimpinan perguruan tinggi. Setiap kampus memiliki masalah berbeda-beda, ada yang membutuhkan bantuan untuk tugas akhir mahasiswa, ada juga yang fokus pada peningkatan kompetensi tertentu. Dari situ baru kami susun bentuk intervensinya,”tuturnya.
Selain itu untuk program dukungan terhadap jalur pekerja migran, pemerintah juga memperhatikan kebutuhan sektor tertentu, terutama bidang keperawatan yang saat ini banyak diminati negara luar.
“Beberapa usulan program tambahan telah dimasukkan dalam perencanaan tahun 2026 dan akan diperkuat melalui regulasi daerah agar pelaksanaannya memiliki dasar hukum yang kuat dan berkelanjutan,” ungkapnya. (*)
