MUARA TEWEH,KALTENGKITA.COM– Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memberikan apresiasi tinggi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2026. Penyampaian tersebut disampaikan anggota Fraksi PKB, Permana Setiawan, dalam rapat paripurna DPRD pada Senin (1/12/2025).
Permana menyampaikan penghargaan kepada Badan Anggaran DPRD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), serta seluruh pihak yang telah bekerja keras meneliti, mengkaji, dan membahas Raperda APBD secara menyeluruh.
“Kami berharap APBD 2026 dapat menjadi instrumen pembangunan yang efektif, transparan, akuntabel, efisien, adil, dan benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat Barito Utara,” ujar Permana Setiawan.
Setelah mencermati Pidato Pengantar Bupati Barito Utara, jawaban eksekutif atas Pemandangan Umum Fraksi PKB, serta hasil pembahasan bersama, Fraksi PKB menyampaikan lima catatan strategis untuk mengoptimalkan pelaksanaan APBD 2026.
Pertama, Fraksi PKB mendorong pemerintah daerah memaksimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan meningkatkan kinerja BUMD seperti PDAM dan Perusahaan Daerah Batara Membangun.
“BUMD harus dikelola lebih profesional dan transparan agar memberikan keuntungan nyata bagi daerah. Selain itu, pemerintah daerah perlu mencari alternatif pendanaan lain sebagai solusi atas defisit akibat pemangkasan dana transfer pusat,” tegasnya.
Kedua, PKB meminta pemerintah memprioritaskan pembangunan infrastruktur dasar, terutama di wilayah terpencil, guna memastikan pemerataan pembangunan.
“Pembangunan tidak boleh terpusat; seluruh wilayah harus merasakan manfaat anggaran,” ujarnya.
Ketiga, Permana menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBD. Ia mengingatkan bahwa anggaran harus digunakan secara bijak dan efisien, serta kritik harus dipandang sebagai masukan konstruktif.
Keempat, Fraksi PKB menyoroti dampak pemangkasan Dana Transfer Pusat terhadap kapasitas fiskal daerah.
“Kami mendesak pemerintah daerah melakukan lobi politik ke pemerintah pusat agar dukungan anggaran tambahan bisa diperoleh. Ini penting agar pembangunan infrastruktur tidak terhambat dan ketahanan fiskal tetap terjaga,” jelasnya.
Kelima, Fraksi PKB mengingatkan agar defisit anggaran dikelola dengan sangat hati-hati.
“Defisit yang tidak terkendali dapat membahayakan stabilitas fiskal daerah di masa depan. Pemerintah harus berhati-hati dan mempertimbangkan risiko jangka panjang,” katanya.
Di akhir penyampaiannya, Fraksi PKB DPRD Barito Utara menegaskan harapan besar terhadap pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026.
“Kami ingin memastikan bahwa anggaran 2026 benar-benar membawa manfaat bagi kemajuan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Barito Utara,” pungkas Permana Setiawan. (Redk-2)
