PALANGKA RAYA, KALTENGKITA.COM – Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Tengah, Tomy Irawan Diran, menekankan bahwa pemerintah daerah tetap memiliki peran strategis dalam mengawasi pelaksanaan Program Sekolah Rakyat, meskipun seluruh pendanaannya ditanggung oleh pemerintah pusat.
Menurut Tomy, pengawasan dari daerah tetap diperlukan agar program yang bertujuan membuka akses pendidikan bagi anak kurang mampu ini bisa berjalan tepat sasaran dan sesuai ketentuan.
“Meski pendanaannya berasal dari anggaran pusat, pemerintah daerah tetap harus hadir dalam pengawasan. Ini penting agar pelaksanaan program benar-benar mengikuti aturan dan mampu memberi manfaat maksimal,” ujarnya, Rabu (8/10/2025).
Pernyataan tersebut disampaikan setelah ia meninjau langsung pelaksanaan Sekolah Rakyat di Kabupaten Katingan. Dari hasil kunjungan, ia melihat dukungan kementerian sudah berjalan baik, namun dari sisi daerah masih perlu ada peningkatan terutama dalam regulasi dan mekanisme pelaksanaan.
“Transparansi dan pengelolaan anggaran tetap harus menjadi perhatian pemda. Pengawasan tidak bisa dilepas meskipun dana tidak bersumber dari APBD,” tambahnya.
Tomy menegaskan bahwa akuntabilitas menjadi kunci utama. Pemerintah daerah, menurutnya, memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan setiap rupiah yang digunakan benar-benar memberikan manfaat bagi peserta didik.
Selain soal pengawasan, ia juga menyoroti dampak positif yang telah dirasakan masyarakat. Program Sekolah Rakyat dinilai menjadi pintu kembali bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan tanpa terbebani biaya.
“Program ini memberikan harapan baru bagi anak-anak yang sebelumnya putus sekolah. Mereka bisa kembali belajar tanpa khawatir soal biaya,” jelasnya.
Di Kota Palangka Raya, tercatat sekitar 75 siswa telah memperoleh manfaat dari program tersebut. Tomy menyebut angka ini sebagai kemajuan dalam upaya pemerataan pendidikan di Kalimantan Tengah.
Ia berharap Program Sekolah Rakyat dapat terus berjalan secara berkelanjutan, dengan dukungan pengawasan kuat dari berbagai pihak.
“Dengan pengawasan yang konsisten, kita bisa memastikan manfaat program ini dirasakan lebih luas oleh masyarakat,” tutupnya. (*)
