PALANGKA RAYA, KALTENGKITA.COM – Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin menegaskan bahwa Pemerintah Kota Palangka Raya masih memiliki ruang fiskal yang cukup untuk menjaga keseimbangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026. Dengan adanya ruang fiskal tersebut, ia memastikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) tetap dibayarkan penuh.
Fairid menjelaskan bahwa salah satu langkah strategis pemerintah dalam menjaga stabilitas APBD adalah dengan memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD). Upaya menggali sumber pendapatan baru di luar Transfer ke Daerah (TKD) akan terus dimaksimalkan sebagai penopang kemampuan fiskal.
“Kami masih bisa mencari sumber dari luar TKD. Ada peningkatan pendapatan daerah yang cukup membantu kami untuk menutup kebutuhan itu,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa pos belanja pegawai menjadi salah satu bagian yang tidak akan tersentuh dalam proses penyesuaian anggaran. Pemerintah memastikan bahwa seluruh hak ASN tetap aman di tengah tekanan fiskal daerah.
“Yang pasti tidak ada pemutusan hubungan kerja, tidak ada pemotongan TPP, dan tidak ada pemotongan tunjangan. Kami tetap menjaga itu,” tegas Fairid.
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul turunnya kemampuan fiskal daerah akibat kebijakan Pemerintah Pusat yang mengurangi alokasi TKD. Berdasarkan laporan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Palangka Raya, penurunan TKD mencapai sekitar Rp219 miliar, sehingga APBD 2026 diproyeksikan hanya sekitar Rp1,2 triliun.
Meski demikian, Fairid kembali memastikan bahwa kondisi tersebut tidak memengaruhi hak-hak ASN.
“Di Palangka Raya tidak ada pemotongan. Tidak ada pemberhentian pegawai dan tidak ada pemotongan tunjangan,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa penyesuaian anggaran akan dilakukan secara selektif tanpa mengurangi kesejahteraan pegawai. Pemerintah tetap berkomitmen menjaga pembayaran TPP reguler, gaji ke-13, dan gaji ke-14 sesuai mekanisme berlaku.
“Meskipun ada pengurangan anggaran, tetapi hak pegawai tetap berjalan seperti biasa. Skemanya mengikuti mekanisme yang berlaku,” tutup Fairid. (*)
