JAKARTA,KALTENGKITA.COM-Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda mengatakan, dirinya sependapat bahwa anggaran yang telah ditetapkan bagi pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) tahun 2024 mencapai Rp 76,6 triliun harus digunakan secara efektif dan efisien.
Oleh sebab itu, Rifqi menyatakan siap untuk mengawal penggunaan dari total keseluruhan anggaran yang ditetapkan tersebut. Dimana, ada beberapa mata anggaran yang kemudian dapat dilakukan efisiensi, terutama pada anggaran yang bersifat non elektoral.
“Memang ada beberapa anggaran yang bersifat non elektoral misalnya penyiapan kendaraan, infrastruktur kantor yang sebenarnya ada di dalam anggaran KPU Rp 76,6 triliun itu. Termasuk antisipasi kalau misalnya covid-19 masih berlangsung,” kata Rifqi kepada awak media di Jakarta, Sabtu (11/6).
Sehingga, ia meminta kepada KPU sebagai pelaksana untuk berkoordinasi dengan kementerian lembaga terkait efisiensi tersebut dapat dilakukan secara optimal.
“Kami sedang meminta KPU berkoordinasi dengan kementerian lembaga lain agar dapat di handel kementerian lembaga lainnya, misalnya pengadaan APD untuk covid ya bisa diserahkan pada Kemenkes saja, sedangkan infrastruktur biar dijalankan oleh KemenPU. Sehingga pengelolaan anggarannya tidak full dikelola KPU,” ucap politikus dari Fraksi PDI Perjuangan itu.
“Dan itu bisa memangkas anggaran yang telah ditentukan. Dan diperkirakan lebih dari Rp 20 triliun akan terpangkas,” ujar legislator dari Kalimantan Selatan tersebut.
Oleh karena itu, Rifqi menegaskan bahwa dirinya akan terus mengawal dan menindaklanjuti pesan Puan Maharani sebagai ketua DPR RI.
“Akan kami tindaklanjuti, karena Mba Puan itu bukan hanya ketua DPR tetapi juga atasan saya (di partai),” pungkasnya.
