PALANGKA RAYA,KALTENGKITA.COM–Komisi I DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) yang membidangi Hukum, Anggaran dan Pemerintahan kembali melaksanakan kunjungan kerja kedalam daerah, dengan tujuan menjalankan fungsi pengawasan khususnya dibidang keuangan dan pelayanan publik.
Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPRD Kalteng Kuwu Senilawati, saat dikonfirmasi di gedung dewan, beberapa waktu lalu. Menurutnya, ada 3 titik yang menjadi sasaran kunjungan Komisi I yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Satuan Manunggal Satu Atap (Samsat) dan Bank Kalteng Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar).
“Pekan lalu, Komisi I mengelar agenda kunjungan kerja ke Kobar, dalam rangka melaksanakan fungsi pengawan dibidang keuangan daerah sekaligus melihat langsung penerapan pelayanan publik di 3 instansi yaitu Disdukcapil,Samsat dan Bank Kalteng Pangkalan Bun,” ucapnya.
Wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) I, meliputi Kabupaten Katingan, Gunung Mas (Gumas) dan Kota Palangka Raya ini juga mengatakan, pada saat berkunjung ke Disdukcapil Pangkalan Bun, pihaknya memdapatkan sejumlah informasi khususnya kendala dalam pelayanan Administrasi Kependudukan yakni perekaman E-KTP, dimana kondisi 1 dari 2 unit alat perekaman mengalami kerusakan, pencetakan 3 unit dengan kondisi 1 unit rusak, 2 unit dalam kondisi baik dimana 1 unit pinjaman dari Dinas Dukcapil Kabupaten Lamandau.
“Saat ini kendala yang dihadapi Disdukcapil Kobar yakni terdapat sejumlah fasilitas menunjang pelayanan administrasi kependudukan yang mengalami kerusakan, sehingga diharapkan Pemerintah Daerah bisa meningkatkan Sarana Prasarana (Sapras) maupun fasilitas guna mengoptimalisasi pelayanan publik khususnya perihal Administrasi kependudukan,” ujarnya.
Dijelaskan, kendala lain yang dihadapi Disdukcapil Kobar yakni proses upgrade data kependudukan dalam rangka Migrasi Data ke Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Terpusat di wilayah kerja Disdukcapil Kobar, dimana saat ini tidak tersedianya menu laporan yang sesuai dengan kebutuhan pihak terkait.
