PALANGKA RAYA, KALTENGKITA.COM – Ketua Komisi I DPRD Kalteng, Yohannes Freddy Ering meminta kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) agar memperketat pengawasan pemilu, termasuk mencegah politik uang.
Dia menuturkan, indikasi politik uang masih rentan terjadi. Oleh karena itu, sangat diperlukan adanya peran dari seluruh pihak serta stakeholder untuk terlibat dalam proses pengawasan maupun pelaksanaan pemilu.
“Kami sangat mengharapkan, KPU maupun Bawaslu bisa menekan seminimal mungkin terjadinya atau indikasi politik uang, baik dari calon legislatif, calon kepala daerah, maupun masyarakat yang notabene meruoakan pemilih,” katanya, Jumat (3/3/2023).
Freddy melanjutkan, politik uang masih kerap terjadi dalam setiap pelaksanaan pemilu karena terbukanya peluang dari sejumlah oknum masyarakat untuk mendapatkan keuntungan dari calon legislatif maupun kepala daerah yang bertanding dalam pemilihan.
Maka dari itu, pengawasan perlu diperketat supaya praktik politik uang tidak terulang. “Politik uang ini bukan rahasia umum lagi dan itu terus berulang ketika pelaksanaan pemilu,”
“Kalaupun tidak bisa hilang sekarang ini, paling tidak bisa ditekan untuk menciptakan politik yang bersih di Kalteng dan mereka yang terpilihpun memang berkualitas menjalankan program pro rakyat,” tuturnya. (UI/Redk-1)
