PALANGKA RAYA, KALTENGKITA.COM – Masalah klasik berupa tingginya angka kemiskinan dan ketimpangan pembangunan antarwilayah di Kalimantan Tengah kembali mendapat sorotan. Anggota Komisi II DPRD Kalteng, Raudah, menegaskan bahwa persoalan ini tidak akan selesai jika pemerintah tidak serius dalam mengelola dan mendistribusikan hasil pembangunan secara adil.
“Kita tidak kekurangan potensi, tapi yang dibutuhkan adalah keseriusan dan komitmen dalam mengelola serta mendistribusikan hasil pembangunan secara adil,” tegas Raudah.
Selain soal kemiskinan, Raudah juga menyoroti persoalan stunting yang menurutnya masih menjadi tantangan besar. Kasus gizi buruk pada anak-anak di sejumlah wilayah terpencil mencerminkan lemahnya distribusi layanan kesehatan dasar. Ia menilai intervensi pemerintah selama ini masih tersentralisasi dan belum menyentuh akar masalah di lapangan.
“Pemerintah harus berani menyusun dan melaksanakan perencanaan jangka panjang yang berfokus pada pengurangan kesenjangan antarwilayah. Jangan biarkan daerah pedalaman dan perbatasan hanya menjadi penonton pembangunan,” ujarnya.
Raudah menekankan bahwa strategi pembangunan tidak cukup hanya pada sektor infrastruktur. Lebih dari itu, perlu adanya pemberdayaan masyarakat secara langsung agar hasil pembangunan benar-benar bisa dirasakan.
“Keterlibatan semua elemen, baik legislatif, eksekutif, maupun masyarakat, menjadi kunci untuk mewujudkan pembangunan yang adil dan berkelanjutan,” tandasnya. (Redk-2)
