PALANGKA RAYA. KALTENGKITA.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah menggelar Rapat Paripurna ke-17 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025, pada Jumat (15/8/2025), dengan agenda utama mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI.
Pidato Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI yang disiarkan secara langsung dari Gedung Parlemen di Jakarta. Di Kalteng, rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kalteng, Arton S. Dohong, yang menyebut agenda ini sebagai momen strategis untuk memahami langsung arah kebijakan nasional.
“Pidato Presiden menjadi panduan penting bagi daerah untuk menyelaraskan program pembangunan. Presiden menekankan perlunya sinergi antara pusat dan daerah demi pemerataan pembangunan dan penguatan ketahanan nasional,” ujar Arton.
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menyoroti berbagai tantangan global seperti perubahan iklim, konflik geopolitik, dan ketidakpastian ekonomi. Menanggapi kondisi tersebut, pemerintah pusat mendorong kebijakan yang inklusif, adil, dan berorientasi pada penguatan kemandirian bangsa.
Presiden juga menegaskan pentingnya investasi pada infrastruktur, penciptaan lapangan kerja, pendidikan, dan kesehatan sebagai fondasi membangun Indonesia yang tangguh.
“Pendidikan adalah kunci untuk mencetak generasi unggul yang mampu bersaing di tingkat global. Kita harus memastikan bahwa tidak ada anak Indonesia yang tertinggal,” tegas Presiden dalam pidatonya.
Ia juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk memperkuat persatuan nasional dan menolak segala bentuk polarisasi berbasis SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan).
Ketua DPRD Kalteng menegaskan bahwa pidato Presiden menjadi bahan refleksi penting bagi seluruh jajaran pemerintah daerah. Melalui forum paripurna ini, DPRD Kalteng menyatakan komitmennya untuk terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah pusat dalam mewujudkan pembangunan yang merata dan berkelanjutan.
“Pidato kenegaraan ini bukan hanya seremonial tahunan, tapi juga pengingat bahwa tugas kita di daerah adalah menjadi mitra strategis pemerintah pusat dalam menjawab kebutuhan rakyat,” pungkas Arton. (*)
