PALANGKA RAYA, KALTENGKITA.COM — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Tengah mendorong seluruh perangkat daerah untuk memperkuat sinergi dalam menjaga kualitas pelayanan kesehatan masyarakat. Hal ini dinilai penting mengingat adanya penyesuaian dan penurunan anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025.
Ketua Komisi III DPRD Kalteng, Sugiyarto, menegaskan bahwa sektor kesehatan merupakan program prioritas yang bersifat wajib. Oleh karena itu, meski terjadi pemangkasan anggaran, pelayanan kesehatan tidak boleh terdampak atau mengalami penurunan kualitas.
Menurut Sugiyarto, tantangan fiskal yang dihadapi daerah tidak bisa dijadikan alasan untuk melemahkan pelayanan publik, khususnya dalam bidang kesehatan yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Ia menekankan pentingnya peran aktif seluruh perangkat daerah, bukan hanya Dinas Kesehatan.
“Jangan sampai penyesuaian anggaran membuat pelayanan kesehatan menurun. Semua perangkat daerah harus terlibat, tidak bisa hanya mengandalkan Dinas Kesehatan,” ujarnya, Rabu (1/10/2025).
Sugiyarto juga menyarankan adanya mekanisme koordinasi lintas sektor yang lebih efektif, termasuk optimalisasi sumber daya yang ada di daerah. Dengan begitu, keterbatasan anggaran dapat disiasati melalui sinergi, efisiensi program, dan peningkatan kolaborasi antarinstansi.
Ia berharap, meski menghadapi tantangan dalam aspek pembiayaan, kualitas pelayanan kesehatan di Kalimantan Tengah tetap terjaga dan bahkan dapat ditingkatkan melalui inovasi kebijakan serta kerja sama antarperangkat daerah. (*)
