KALTENGKITA.COM -Ketua DPRD Kota Palangka Raya Sigit Karyawan Yunianto menyampaikan telah memberikan banyak usulan perihal digitalisasi pada Dana Alokasi Khusus atau DAK.
Menurut Sigit, perihal digitalisasi ini berkaitan pula dengan kapasitas DPRD selaku wakil rakyat.
“Banyak usulan. KRISNA merupakan sistem yang transparan, akuntabel, terukur, dan berkelanjutan terkait perencanaan dan penganggaran. Namun, aplikasi ini perlu memberi ruang atau akses bagi pengawasan publik, baik dari DPRD maupun masyarakat di daerah,” tuturnya, Senin (5/7/2021)
Menurut Ketua Umum Asosiasi DPRD Kota Se-Indonesia atau Adeksiini, penguatan literasi anggaran berbasis digital perlu untuk dilakukan.
“Daya serap rendah terkait DAK selama ini, menurutnya juga dipengaruhi persoalan informasi yang asimetris, baik di kalangan pemda dan DPRD maupun masyarakat dan stakeholders terkait di daerah,” tekannya.
Politisi PDI Perjuangan ini menambahkan, bahwa optimalisasi alokasi DAK dapat dilakukan salah satunya melalui pemanfaatan maksimal digitalisasi ini. Dalam rangka optimalisasi alokasi DAK, Pusat dan Pemda mesti memiliki program literasi anggaran berbasis digital.”Saya yakin hal itu bisa dilakukan.” tegasnya.(Redk-4)
