PALANGKA RAYA,KALTENGKITA.COM – Wacana pembangunan sekolah rakyat yang digencarkan pemerintah pusat mendapat beragam tanggapan, termasuk dari kalangan legislatif di Kota Palangka Raya. Anggota Komisi III DPRD Kota Palangka Raya, Arif M Norkim, menilai bahwa program tersebut belum menjadi kebutuhan mendesak di ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah.
Menurut Arif, Kota Palangka Raya sudah menjalankan program pendidikan gratis yang mencakup berbagai lapisan masyarakat. Sehingga, tujuan utama dari sekolah rakyat—yakni memberikan akses pendidikan bagi warga kurang mampu—dinilainya sudah terakomodasi lewat sistem pendidikan yang ada saat ini.
“Kalau tujuannya untuk membantu masyarakat miskin, saya kira program pendidikan gratis di Palangka Raya sudah menjawab itu. Jadi belum mendesak untuk bangun sekolah baru,” ujarnya, belum lama ini.
Arif menambahkan, alih-alih mendirikan lembaga pendidikan baru, pemerintah sebaiknya lebih fokus pada peningkatan kualitas sekolah yang telah ada. Ia menyoroti masih adanya kekurangan dalam sistem pendidikan yang perlu dibenahi, mulai dari kualitas pengajaran, fasilitas, hingga dukungan anggaran.
“Kalau kualitasnya masih kurang, ya tingkatkan. Kalau anggarannya kurang, ya ditambah. Bukan langsung bikin lembaga baru,” tegas politisi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut.
Secara teknis, lanjutnya, pembangunan sekolah rakyat juga bukan perkara mudah. Banyak aspek yang harus dipersiapkan seperti ketersediaan lahan, infrastruktur, tenaga pendidik, dan pembiayaan.
“Mendirikan sekolah itu perlu proses panjang dan kajian matang. Tidak bisa asal jalan begitu saja,” imbuhnya.
Meski demikian, Arif menyatakan tetap mendukung setiap program pemerintah yang bertujuan meningkatkan mutu pendidikan. Namun, ia menekankan perlunya evaluasi dan kajian kebutuhan spesifik di tiap daerah sebelum program diluncurkan secara nasional.
“Kalau mewakili kepentingan masyarakat, tentu kita dukung. Tapi harus benar-benar dikaji, apakah memang dibutuhkan di daerah seperti Palangka Raya,” pungkasnya. (Redk-2)
