PALANGKA RAYA, KALTENGKITA.COM – Anggota DPRD Kalimantan Tengah, Wengga Febri Dwi Tananda, mengajak pemerintah daerah untuk lebih serius dalam merumuskan dan menjalankan kebijakan yang mampu menekan kesenjangan sosial di wilayah provinsi tersebut. Ia menyampaikan bahwa hingga saat ini, masih terdapat perbedaan signifikan dalam akses pendidikan, kesehatan, dan layanan dasar lainnya antara masyarakat di wilayah perkotaan dan pedesaan. Ketimpangan ini, menurutnya, bisa menjadi hambatan serius dalam upaya mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan sosial.
Wengga menekankan bahwa pengentasan kesenjangan sosial tidak bisa dilakukan secara sepihak, melainkan memerlukan sinergi yang kuat antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, serta partisipasi aktif masyarakat.
Ia menyarankan agar pemerintah daerah secara aktif melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan, terutama yang menyangkut program-program pemberdayaan ekonomi dan sosial. Dengan demikian, kebijakan yang diterapkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan.
Menurutnya, langkah konkret yang bisa diambil pemerintah antara lain adalah memperluas program perlindungan sosial, meningkatkan akses terhadap pendidikan berkualitas, serta memberikan dukungan terhadap UMKM dan ekonomi rakyat.
Wengga juga mendorong agar data kemiskinan dan ketimpangan diperbarui secara berkala agar program bantuan sosial dan pemberdayaan dapat lebih tepat sasaran. Selain itu, pemerataan pembangunan infrastruktur di daerah-daerah terpencil harus menjadi prioritas, agar seluruh warga Kalimantan Tengah dapat menikmati kemajuan secara setara.
Sebagai wakil rakyat, Wengga menyatakan bahwa DPRD Kalteng akan terus mengawal kebijakan pemerintah daerah dalam mengatasi kesenjangan sosial. Ia berharap, tahun 2025 menjadi momentum penting bagi pemerintah untuk meningkatkan keberpihakan terhadap kelompok rentan dan masyarakat berpenghasilan rendah.
Menurutnya, keadilan sosial bukan hanya cita-cita, tetapi juga kewajiban yang harus diwujudkan melalui tindakan nyata dan kebijakan yang berpihak kepada seluruh lapisan masyarakat. (Redk-2)
