PALANGKA RAYA, KALTENGKITA.COM – Anggota Komisi III DPRD Kota Palangka Raya, Jati Asmoro, mendorong pemerintah kota untuk memperkuat kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam upaya mitigasi bencana. Menurutnya, langkah ini menjadi kunci untuk mewujudkan kota yang tangguh terhadap berbagai risiko alam dan perubahan iklim.
“Kota Palangka Raya memiliki potensi risiko bencana yang cukup beragam — mulai dari banjir, kebakaran hutan dan lahan, hingga dampak perubahan iklim. Karena itu, mitigasi tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah, tapi harus melibatkan semua elemen masyarakat,” ujar Jati di Palangka Raya, Senin (20/10/2025).
Ia menekankan, mitigasi bencana bukan hanya soal penanganan ketika bencana terjadi, tetapi juga membangun kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat sejak dini. Edukasi publik, katanya, merupakan fondasi penting agar setiap warga memahami langkah-langkah penyelamatan diri dan lingkungan di situasi darurat.
“Kita perlu memastikan setiap warga punya pengetahuan dan keterampilan dasar menghadapi bencana. Termasuk bagaimana melakukan evakuasi dan pertolongan pertama,” ujarnya.
Jati mendorong agar edukasi mitigasi bencana dilakukan secara berkelanjutan dan menyasar seluruh lapisan masyarakat — mulai dari pelajar, komunitas lokal, hingga kelompok rentan.
Menurutnya, jika masyarakat sadar akan risiko dan tahu cara bertindak, maka korban jiwa dan kerugian akibat bencana dapat ditekan seminimal mungkin.
Selain itu, DPRD juga menyoroti pentingnya investasi pemerintah daerah dalam infrastruktur mitigasi, seperti sistem drainase yang baik, alat pemadam kebakaran yang memadai, dan fasilitas evakuasi yang mudah dijangkau masyarakat.
“Pemerintah kota harus melihat mitigasi sebagai investasi jangka panjang, bukan sekadar pengeluaran. Karena dampaknya langsung pada keselamatan dan keberlanjutan pembangunan kota,” tegasnya.
Sebagai mitra pengawasan, Komisi III DPRD memastikan bahwa setiap anggaran untuk penanggulangan dan mitigasi bencana digunakan secara efektif dan tepat sasaran.
Ia juga meminta BPBD Palangka Raya memperkuat pemetaan wilayah rawan bencana serta menyusun rencana aksi berbasis data lapangan.
“Dengan pemetaan yang akurat dan rencana aksi yang terukur, kebijakan mitigasi akan lebih tepat sasaran dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” kata Jati.
Ia menegaskan, membangun Palangka Raya yang tangguh terhadap bencana memerlukan sinergi antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat.
Mulai dari penataan tata ruang yang memperhatikan risiko bencana hingga membangun budaya sadar bencana di tingkat keluarga dan sekolah.
“Kesiapsiagaan itu budaya yang harus kita tanamkan bersama. Jika seluruh pihak terlibat aktif, kita tidak hanya meminimalkan korban dan kerugian, tapi juga membangun kota yang lebih kuat dan berdaya tahan,” tutup Jati. (*)
